Kabarnya ada 3 anggota Wantimpres yang mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Alasannya ada prosedur ketatanegaraan yang harus diikuti presiden.
Tak lama setelah pertemuan dengan Wantimpres, Presiden Jokowi pun memanggil tim independen yang dibentuk untuk menuntaskan polemik KPK-Polri.
Tim independen yang dipimpin oleh Buya Syafi'i Ma'arif punya pandangan berbeda. Tim independen yang berjumlah 9 orang menyarankan Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (menyarankan) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015) kemarin.
Saran tim independen ini sebenarnya bukan tanpa dasar hukum. Di antara tim independen terdapat juga mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie yang paham betul ketatanegaraan.
Pengamat Hukum Tatanegara Refly Harun juga punya pandangan bahwa tak ada prosedur ketatanegaraan yang dilanggar jika Jokowi mengikuti saran Tim 9 dan membatalkan pelantikan Komjen Budi.
Jakarta - Sebelum Jokowi bertemu dengan tim independen penuntasan polemik KPK-Polri, Presiden Jokowi meminta saran dari Wantimpres. Kabarnya Wantimpres menyarankan agar Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, benarkah?
Kabarnya ada 3 anggota Wantimpres yang mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Alasannya ada prosedur ketatanegaraan yang harus diikuti presiden.
Tak lama setelah pertemuan dengan Wantimpres, Presiden Jokowi pun memanggil tim independen yang dibentuk untuk menuntaskan polemik KPK-Polri.
Tim independen yang dipimpin oleh Buya Syafi'i Ma'arif punya pandangan berbeda. Tim independen yang berjumlah 9 orang menyarankan Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (menyarankan) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015) kemarin.
Saran tim independen ini sebenarnya bukan tanpa dasar hukum. Di antara tim independen terdapat juga mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie yang paham betul ketatanegaraan.
Pengamat Hukum Tatanegara Refly Harun juga punya pandangan bahwa tak ada prosedur ketatanegaraan yang dilanggar jika Jokowi mengikuti saran Tim 9 dan membatalkan pelantikan Komjen Budi.
Sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar