Jaya Raya dan Musica Puncaki Grup, Tonami dan Djarum Runner-up

Denpasar - Fase grup putra Djarum Superliga Badminton 2015 telah menghasilkan empat klub teratas. Keempat klub itu adalah Jaya Raya Jakarta, Djarum Kudus, Musica Champions, dan Tonami Jepang.

Sejak babak kualifikasi Grup A digelar, Musica dan Djarum memang menjadi yang paling dominan. Mereka sama-sama memastikan diri masuk ke partai semifinal saat menghadapi lawannya masing-masing sejak Rabu (28/1) kemarin.

Musica memastikan tiket ke babak empat besar saat menekuk Granular Thailand 5-0. Sementara Djarum Kudus memastikan diri usai menghadapi Suryanaga Surabaya 4-1. Musica tampil sebagai juara grup, sementara Djarum menjadi runner-up.

Di Grup B, Jaya Raya menjadi juara grup usai meraih empat kemenangan di babak kualifikasi. Jaya Raya menang 5-0 atas USM Blibli 5-0, 5-0 atas Hiqua Wima, 4-1 atas Mutiara Cardinal, dan menang 3-2 saat menghadapi Tonami Jepang.

Sementara, Tonami Jepang harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Jaya Raya di laga terakhir. Sepanjang babak kualifikasi, Tonami sukses meraih tiga kemenangan.

Babak semifinal yang akan bergulir Jumat (30/1), akan mempertemukan Juara Grup B, Jaya Raya, dengan runner-up Grup A, Djarum Kudus. Sedangkan Musica akan berjumpa dengan runner-up Grup, B Tonami Jepang.

Menanggapi pertandingan tersebut, manajer tim Musica Effendy Widjaja menyatakan optimismenya. Meski ia juga menyadari pertandingan besok bakal jauh lebih ketat.

"Melawan Tonami akan sama kuat dan skornya ketat. Terlebih ganda kedua Tonami Jepang hari ini disimpan. Tapi, kami akan berusaha maksimal agar bisa menang dalam laga besok," kata Effendy.

Sementaraitu, pelatih tim Jaya Raya, Sigit Pamungkas, mengatakan bahwa peluang timnya dengan Djarum sama kuat.

"Besok itu peluangnya masih fifty-fifty. Tergantung siapa yang paling siap besok."
(mcy/roz)

Sumber : detik.com

Wantimpres Sarankan Jokowi Lantik Komjen Budi?

Jakarta - Sebelum Jokowi bertemu dengan tim independen penuntasan polemik KPK-Polri, Presiden Jokowi meminta saran dari Wantimpres. Kabarnya Wantimpres menyarankan agar Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, benarkah?

Kabarnya ada 3 anggota Wantimpres yang mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Alasannya ada prosedur ketatanegaraan yang harus diikuti presiden.

Tak lama setelah pertemuan dengan Wantimpres, Presiden Jokowi pun memanggil tim independen yang dibentuk untuk menuntaskan polemik KPK-Polri.

Tim independen yang dipimpin oleh Buya Syafi'i Ma'arif punya pandangan berbeda. Tim independen yang berjumlah 9 orang menyarankan Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (menyarankan) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015) kemarin.

Saran tim independen ini sebenarnya bukan tanpa dasar hukum. Di antara tim independen terdapat juga mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie yang paham betul ketatanegaraan.

Pengamat Hukum Tatanegara Refly Harun juga punya pandangan bahwa tak ada prosedur ketatanegaraan yang dilanggar jika Jokowi mengikuti saran Tim 9 dan membatalkan pelantikan Komjen Budi.

Jakarta - Sebelum Jokowi bertemu dengan tim independen penuntasan polemik KPK-Polri, Presiden Jokowi meminta saran dari Wantimpres. Kabarnya Wantimpres menyarankan agar Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, benarkah?

Kabarnya ada 3 anggota Wantimpres yang mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Alasannya ada prosedur ketatanegaraan yang harus diikuti presiden.

Tak lama setelah pertemuan dengan Wantimpres, Presiden Jokowi pun memanggil tim independen yang dibentuk untuk menuntaskan polemik KPK-Polri.

Tim independen yang dipimpin oleh Buya Syafi'i Ma'arif punya pandangan berbeda. Tim independen yang berjumlah 9 orang menyarankan Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (menyarankan) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015) kemarin.

Saran tim independen ini sebenarnya bukan tanpa dasar hukum. Di antara tim independen terdapat juga mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie yang paham betul ketatanegaraan.

Pengamat Hukum Tatanegara Refly Harun juga punya pandangan bahwa tak ada prosedur ketatanegaraan yang dilanggar jika Jokowi mengikuti saran Tim 9 dan membatalkan pelantikan Komjen Budi.

Sumber : detik.com